Sistem pemerintahan negara Spanyol

Negara Spanyol atau yang disebut juga negara Matador ini terletak di Eropa barat daya. Negara ini memiliki ibukota bernama Madrid. Pemerintahan Spanyol bersifat monarki parlementer.

Sistem pemerintahan Spanyol yang bersifat monarki parlementer ini membuat bentuk pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (symbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Spanyol mengalami masa kejayaan sebagai imperium dunia dan menguasai hampir seluruh benua Amerika pada abad XVI dan XVII namun memasuki abad XVIII kejayaan Spanyol mulai surut. Kegagalan Spanyol dalam revolusi industri membuat pemerintahan Spanyol tertinggal dalam bidang pemerrintahan dibanding negara Inggris, Perancis dan Jerman.

Pada paruh kedua abad ke-20, Spanyol berusaha mengejar ketinggalannya dari negara-negara barat lainnya. Spanyol menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1986. Tantangan utama yang dihadapi Spanyol saat ini di antaranya masalah terorisme kelompok Euskadi Ta Askatasuna (ETA/ Pembebas Tanah Basque), imigran gelap, inflasi, dan pengangguran.

Sistem pemerintahan Spanyol dipimpin oleh Kepala  Negara Raja Juan Carlos I (sejak 22 November 1975), Putra Mahkota Pangeran Felipe. Sedangkan jabatan ini saat ini dipegang oleh Jose Luis Rodriqueaz Zapatero.

Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 municipalities. Komunitas otonom memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif.

Pada pemilihan kepala daerah untuk komunitas otonom dan kota otonom (Ceuta dan Melilla) kemenangan kepala daerah akan bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepala daerah.

Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tidak percaya yang mungkin berakhir dengan pemberhentian Putra Mahkota kepala daerah. Namun konstitusi melindungi dan mengondisikan pemberhentian Putra Mahkotakepala daerah harus dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam tahap ini, berbagai niat buruk untuk mengganti pejabat tanpa kualifikasi lebih unggul dapat dicegah.

Sistem ini memberi dampak dan manfaat sebagai berikut:

a.      Pemilihan legislatif lokal yang selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Di sana, selain otonomi fiskal yang semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga mencakup penetapan berbagai kebijakan, baik bagi komunitas maupun kota otonomnya. Namun sistem ini sering diganggu oleh seruan untuk memisahkan diri seperti yang sering diupayakan daerah Catalunya dan Pais Vasco dan dapat mempengaruhi daerah lain untuk mengikutinya seperti Navarra dan Galicia.

b.      Meski pada umumnya rakyat Spanyol menerima sistem monarki parlementer, namun terdapat sekelompok generasi muda Spanyol yang menolaknya dengan alasan tiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama (tak satupun dilahirkan dengan hak istimewa).

sumber : http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_spanyol_info396.html